Robby diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan informasi yang diperoleh, ia tiba di gedung tersebut sekitar pukul 09.43 WIB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyidik tidak hanya memanggil Robby. Sejumlah pihak lain turut dimintai keterangan, di antaranya Muhammad Syarif Abubakar selaku Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera dan Aditya yang tercatat sebagai Direktur PT Krida Utama serta PT Peraga Lambang Sejahtera.
Saksi lainnya adalah Carnelis alias Aling, seorang wiraswasta; Chandra Wijaya, karyawan PT Peraga Lambang Sejahtera; Veronika Sihombing, Finance Manager PT Bina Sarana Dirgantara; serta I Made Suartika, aparatur sipil negara yang pernah menjabat Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Sumatera Bagian Selatan pada 2019–2020.
KPK belum merinci hal-hal yang akan didalami dari keterangan para saksi tersebut.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada proyek di wilayah Sumatera bagian selatan.
Budi Prasetyo menjelaskan, penerbitan sprindik tersebut ditujukan untuk memperluas penelusuran perkara di wilayah Sumatera Selatan.
“Dan pengembangan baru memang untuk pengembangan penyidikannya di proyek Sumatera bagian Selatan,” ujar Budi, Rabu (28/10/2026).
Ia menegaskan, sprindik tersebut masih bersifat umum. Dengan demikian, belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan untuk proyek di wilayah tersebut.
Menurut Budi, penyidik kini menelusuri mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ), yang diduga menjadi bagian dari tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KPK juga telah meminta keterangan sejumlah pihak guna memperjelas proses pengadaan dan pelaksanaan proyek.
Budi menyebut, perkara dugaan korupsi di DJKA terbagi dalam sejumlah klaster karena proyek perkeretaapian tersebar di berbagai daerah. Penanganan perkara tersebut mencakup wilayah Jawa bagian selatan, ruas Cirebon–Semarang, Jawa Barat, Sulawesi, hingga jalur kereta api di Medan, Sumatera Utara.
Pengembangan penyidikan di Sumatera Selatan menjadi salah satu bagian dari upaya KPK mengusut dugaan korupsi dalam proyek perkeretaapian di berbagai wilayah Indonesia. (*)
