SEKABAR.ID, BANDAR LAMPUNG — Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun 2026 pada Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Bandar Lampung memicu sorotan tajam. Alokasi dana miliaran rupiah untuk ajang Bandar Lampung Expo 2026, Event Organizer dan publikasi media dinilai sarat ketimpangan dan kebiasan tata kelola.
Dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Jumat (21/8/2026), Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, melalui Kabid Perdagangan, Ihsan, akhirnya memberikan jawaban atas deretan pos anggaran fantastis tersebut.
Event Organizer : Rp121 Juta per Hari
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pos Belanja Jasa Pihak Ketiga sebesar Rp847.485.000 yang dimenangkan oleh PT Tunggal Kreatif Indo terungkap diperuntukkan sebagai anggaran Event Organizer (EO) Bandar Lampung Expo 2026.
Ihsan mengklaim dana tersebut telah melalui kajian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan proposal kegiatan.
”Itu anggaran untuk pelaksanaan Expo secara keseluruhan. Kebutuhannya cukup besar untuk memfasilitasi tamu undangan dari berbagai daerah dan teknis acara,” jelas Ihsan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan ajang Bandar Lampung Expo 2026 hanya berlangsung selama 7 hari (17–24 Juli 2026). Jika diakumulasikan, Disdag Kota Bandar Lampung menyedot anggaran APBD mencapai Rp121 juta per hari hanya untuk operasional EO.
Belanja Iklan: Rp515 Juta Hanya untuk 15 Perusahaan
Kejanggalan tak kalah mencolok terjadi pada pos Belanja Jasa Iklan, Film, dan Pemotretan senilai Rp515.000.000. Anggaran setengah miliar rupiah ini ternyata dihabiskan hanya untuk perhelatan 7 hari Expo dan diserap terbatas oleh 15 perusahaan media.
Ihsan beralasan, penetapan angka tersebut merupakan hasil penetapan patokan awal (standar Rp2.050.000 per tayang) yang kemudian ditawar melalui proses negosiasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Ia pun mengakui adanya kelemahan pendataan media di Bandar Lampung.
“Melalui PBJ ada negosiasi, angkanya bisa turun. Pelaksanaan dengan pola seperti ini memang masih jadi proses pembelajaran bagi kami. Belum seluruh media terakomodasi. Ke depan kita cakup semua supaya tidak miss lagi,” akunya.
Sorotan Publik dan Desakan Audit
Meski pihak Disdag telah memberikan klarifikasi, pengakuan bahwa pengelolaan anggaran publikasi bernilai ratusan juta rupiah masih dalam tahap “pembelajaran” memperkuat indikasi belum profesionalnya perencanaan APBD 2026 di dinas tersebut.
Publik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak Inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap HPS dan realisasi kontrak pada tiga pos belanja besar ini demi memastikan tidak adanya indikasi mark-up maupun pengondisian penyedia tertentu. (Tim)
