PESISIR BARAT, SEKABAR.ID – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat didorong meningkatkan akses keuangan masyarakat menyusul masih rendahnya capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Berdasarkan data tahun 2025, Pesisir Barat mencatat indeks 2,70 dan masuk dalam kategori daerah dengan capaian terendah di Provinsi Lampung.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Gubernur Lampung bersama seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal itu, Kabupaten Pesisir Barat diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., CGRE. Ia didampingi Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ir. Armand Achyuni serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Pesisir Barat.
Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyelaraskan arah pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam arahannya menyampaikan empat fokus pembangunan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Keempatnya meliputi penguatan desa, infrastruktur dan kedaulatan pangan; peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan dan perlindungan sosial; pengembangan ekonomi kerakyatan, koperasi, pengendalian inflasi dan pendapatan daerah; serta penguatan tata kelola pemerintahan, budaya dan komunikasi.
Terkait rendahnya IKAD Pesisir Barat, Gubernur meminta pemerintah kabupaten menjadikan perluasan akses keuangan sebagai salah satu sasaran pembangunan.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), memasukkan program peningkatan akses keuangan dalam perencanaan pembangunan dan APBD, serta memperluas layanan keuangan formal bagi masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Potensi wilayah pesisir juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat didorong mempercepat persiapan lahan, perizinan, dan pendataan nelayan guna mendukung pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan berbagai bantuan pemerintah pusat untuk pengembangan budidaya ikan agar sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Pada sektor pedesaan, optimalisasi Program Desaku Maju juga menjadi salah satu agenda penting. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi, pembangunan infrastruktur jalan desa, serta pemanfaatan bantuan sarana produksi diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, serta memaksimalkan layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Lampung-in.
Tidak hanya menyampaikan arahan, Gubernur meminta seluruh kepala daerah memastikan setiap hasil rapat ditindaklanjuti secara konkret. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menyusun matriks rencana aksi yang memuat penanggung jawab serta batas waktu pelaksanaan, kemudian menyampaikan laporan perkembangan secara berkala.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam koordinasi tersebut diharapkan memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, terutama dalam menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan dan potensi daerah.
Melalui sinergi antarpemerintah, percepatan pembangunan diharapkan semakin terarah, peluang ekonomi masyarakat semakin terbuka, dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Barat terus meningkat. (*)






