JAKARTA, SEKABAR.ID – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kuat, kredibel, dan bertanggung jawab sebagai penopang kedaulatan ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 dan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Dalam upacara tersebut, Suahasil mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjadikan peringatan Hari Oeang sebagai momentum mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga keuangan negara.
Ia mengingatkan bahwa penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946 bukan sekadar upaya membangun sistem pembayaran nasional. Kehadiran mata uang sendiri ketika itu menjadi simbol kedaulatan sekaligus bagian dari perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Suahasil, setelah 80 tahun berlalu, semangat menjaga kedaulatan ekonomi tetap harus dipertahankan. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini semakin berkembang. Kedaulatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan mata uang dan lembaga keuangan nasional, tetapi juga kemampuan negara mengelola instrumen fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bagi kita di Kementerian Keuangan, semangat perjuangan tersebut harus terus kita lanjutkan. Tanggung jawab kita adalah menjaga dan mengelola keuangan negara secara kredibel, profesional, dan berintegritas,” ujarnya.
Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, APBN Kuat”, Suahasil menekankan bahwa kekuatan APBN menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kemandirian bangsa. Selain membiayai pembangunan, APBN juga berperan menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan melindungi masyarakat dari berbagai tekanan ekonomi.
Ia menjelaskan, terdapat tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan APBN. Pertama, anggaran negara harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, investasi, produksi, hingga ekspor.
Kedua, APBN harus memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui program perlindungan sosial, subsidi, dan pelayanan dasar yang tepat sasaran.
Ketiga, kredibilitas APBN harus terus dijaga melalui penguatan penerimaan negara, pelaksanaan belanja secara bertanggung jawab, serta pengelolaan pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
Untuk mendukung hal tersebut, Suahasil meminta seluruh pegawai Kemenkeu meningkatkan kinerja dan memperkuat koordinasi melalui semangat Kemenkeu Satu. Selain itu, integritas aparatur, kapasitas kelembagaan, serta kompetensi pegawai juga perlu terus ditingkatkan.
Ia menegaskan, setiap kebijakan dan keputusan fiskal harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Pekerjaan kita memiliki arti yang jauh melampaui meja kerja dan kantor kita sendiri. Keputusan yang kita ambil pada hari ini mempengaruhi pelayanan publik, mempengaruhi kegiatan usaha, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pada akhir amanatnya, Suahasil menyampaikan penghargaan kepada seluruh pegawai Kemenkeu yang menjalankan tugas di berbagai wilayah Indonesia. Ia mengapresiasi dedikasi aparatur, termasuk mereka yang bertugas di daerah terpencil, kawasan perbatasan, maupun lokasi penugasan yang jauh dari keluarga.
Menurutnya, setiap bentuk pengabdian memiliki arti penting bagi keberlangsungan institusi dan pelayanan kepada masyarakat, meskipun tidak seluruhnya terlihat oleh publik.
“Kepada Anda semua yang melayani di kantor-kantor daerah, yang menjaga perbatasan, yang bertugas jauh dari keluarga, serta mendukung pekerjaan institusi setiap hari, saya menyampaikan terima kasih. Tidak semua pengabdian saudara terlihat oleh publik, tetapi setiap pekerjaan yang saudara lakukan memiliki arti penting bagi negara, bagi masyarakat yang kita layani,” pungkasnya. (*)
