JAKARTA, SEKABAR.ID – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya menjaga independensi dan kendali ruang redaksi di tengah dominasi algoritma platform digital global yang semakin memengaruhi penyebaran informasi kepada masyarakat.
Menurut Meutya, keputusan mengenai kelayakan dan kepentingan sebuah berita harus tetap menjadi kewenangan jurnalis dan editor. Penilaian manusia dinilai penting agar pemberitaan tidak hanya mengikuti mekanisme algoritma perusahaan teknologi yang cenderung mengutamakan kepentingan bisnis.
Hal tersebut disampaikan Meutya saat menghadiri peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat,” ujar Meutya.
Ia menilai dominasi perusahaan teknologi global dalam mengatur distribusi informasi menjadi persoalan serius bagi kedaulatan informasi nasional. Sebab, algoritma yang digunakan platform digital belum tentu mempertimbangkan prinsip jurnalistik maupun kepentingan masyarakat.
“Algoritma ditentukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dunia yang mungkin sama sekali tidak paham jurnalistik, yang sama sekali keberpihakannya lebih banyak kepada profit oriented, bukan greater good,” tegasnya.
Meutya juga menyoroti perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang belum sepenuhnya mampu menggantikan pertimbangan manusia dalam menentukan kualitas sebuah informasi.
Menurutnya, jurnalis dan editor memiliki kemampuan memahami konteks sosial, kepentingan publik, serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari suatu pemberitaan. Kemampuan tersebut menjadi bagian penting yang belum dapat sepenuhnya digantikan teknologi.
“Sistem kecerdasan artifisial sekelas apa pun nampaknya belum mampu melakukan itu,” katanya.
Tantangan industri media semakin besar seiring perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Meutya mengungkapkan sekitar 64 persen masyarakat Indonesia kini memperoleh informasi melalui media sosial.
Besarnya angka tersebut menunjukkan platform digital memiliki pengaruh kuat terhadap pola konsumsi informasi publik. Di sisi lain, media nasional harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan teknologi global.
Ia mengakui kondisi ruang redaksi saat ini tidak lagi sekuat satu dekade sebelumnya. Namun, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi media untuk meninggalkan tanggung jawab jurnalistiknya.
“Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu. Tapi tetap saja, it matters,” ungkapnya.
Untuk menghadapi persoalan tersebut, pemerintah terus mendorong penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Meutya memastikan regulasi tersebut tetap dipertahankan meskipun pemerintah menghadapi tekanan dan penolakan dari sejumlah perusahaan teknologi internasional.
“Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita, bahwa aturan ini belum ada, toh sampai hari ini aturan ini masih kita tegakkan,” jelasnya.
Selain Perpres tersebut, pemerintah juga telah membahas rancangan undang-undang mengenai hak media bersama DPR. Meutya mengakui upaya memperkuat perlindungan industri pers nasional bukan perkara mudah karena menghadapi perlawanan dari perusahaan teknologi besar dunia.
Meski demikian, pemerintah berkomitmen melanjutkan langkah perlindungan terhadap keberlangsungan media dan ekosistem jurnalistik di Indonesia.
“Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia,” tegasnya.
Di tengah tekanan terhadap industri pers, Meutya menilai munculnya media baru, termasuk Swara Indonesia Raya, menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan jurnalistik nasional masih terbuka.
Ia tidak sependapat jika berbagai kesulitan yang dialami industri media di sejumlah negara langsung dianggap sebagai tanda berakhirnya masa depan media konvensional di Indonesia.
Menurutnya, keberadaan media cetak dan berbagai saluran informasi konvensional tetap dibutuhkan untuk menjaga keberagaman sumber informasi masyarakat.
Ketergantungan yang terlalu besar terhadap internet juga perlu menjadi perhatian. Terlebih, gangguan keamanan dan layanan digital yang terjadi di sejumlah negara menunjukkan pentingnya menjaga keberadaan saluran informasi alternatif.
Meutya berharap seluruh media nasional tetap menjaga independensi ruang redaksi serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Ia menegaskan, kedaulatan informasi hanya dapat diwujudkan apabila pengelolaan arus informasi mempertimbangkan karakter budaya Indonesia, kebutuhan publik, serta ketentuan hukum nasional.
“Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai dengan kultur kita, yang sesuai dengan informasi bagi masyarakat kita dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, maka disitulah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai,” pungkasnya. (*)






