JAKARTA, SEKABAR.ID – Pemerintah menyepakati pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini mencakup berbagai profesi, tidak hanya tenaga pendidik, tetapi juga tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran hingga tenaga teknis dan pelayanan publik.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo mengatakan, keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan dan pembahasan bersama DPR RI untuk mencari solusi atas persoalan tenaga non-ASN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi,” ujar Prasetyo.
Sejumlah profesi yang masuk dalam kebijakan tersebut meliputi guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan hingga tenaga pelaksana lainnya.
Selain perubahan status kepegawaian, pemerintah juga memutuskan memperpanjang masa kerja PPPK paruh waktu yang perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.
Prasetyo menyebutkan, kebijakan perpanjangan tersebut berlaku bagi sekitar 172.323 pegawai di seluruh Indonesia. Jumlah itu termasuk 2.482 pegawai di lingkungan Kementerian Agama.
“Ini berlaku bagi kurang lebih 172.323 orang, dan kurang lebih 2.482 orang yang berada di Kementerian Agama. Ini diperpanjang masa kerjanya yang akan berakhir di Desember 2026 nanti,” jelasnya.
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN agar keberlangsungan pekerjaan mereka tetap terjamin. Langkah tersebut dinilai penting mengingat peran mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, pegawai yang nantinya berstatus PPPK penuh waktu tetap memiliki peluang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan kebijakan khusus bagi pegawai yang mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan seleksi, terutama terkait ketentuan batas usia.
Prasetyo mengatakan, kondisi dan kebutuhan di lapangan menjadi salah satu pertimbangan untuk memberikan perlakuan khusus kepada pegawai tertentu.
Di sisi lain, pemerintah tetap merencanakan pembukaan rekrutmen CPNS dengan memperhitungkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN). Rekrutmen diperlukan untuk mengisi formasi yang kosong akibat pegawai memasuki masa pensiun serta menjaga ketersediaan sumber daya manusia di berbagai instansi.
Seluruh keputusan hasil pembahasan pemerintah bersama DPR RI tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan secara bertahap pada 1 Januari 2027.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga non-ASN lintas profesi yang selama ini turut mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. (*)
