LAMPUNG, SEKABAR.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Mirza, CSR tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi perlu menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah melalui program yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Mirza dalam kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha melalui Program CSR di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis (8/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mirza mengatakan, pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas dan selaras dengan tujuan negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah dan dunia usaha perlu bekerja sama karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah, tetapi juga ditopang aktivitas sektor swasta dan masyarakat.
Ia menyebutkan, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 5,28 persen pada 2025. Pertumbuhan tersebut didukung sejumlah sektor, antara lain pertanian, industri, perdagangan, transportasi, serta informasi dan komunikasi.
Capaian itu, menurut Mirza, menunjukkan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, program pemerintah dan CSR perlu diselaraskan agar memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
“Program pemerintah harus ikut menyelaraskan dengan arah negara. Program CSR, Forum CSR juga harus ikut menyelaraskan dengan arah negara, sehingga semuanya punya dampak,” ujar Mirza dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2026).
Mirza menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung mengusung visi Bersama Lampung Maju Indonesia Emas yang menitikberatkan pada kolaborasi seluruh pihak. Keterbatasan anggaran pemerintah, kata dia, menjadi salah satu alasan perlunya konsolidasi program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha.
Salah satu upaya yang didorong adalah melalui program Desaku Maju. Program ini mencakup penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC), bed dryer, penguatan vokasi, pengembangan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, serta pembangunan jalan desa.
Melalui penggunaan PHC, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas pertanian sebesar 15 hingga 20 persen.
Mirza mencontohkan, program Desaku Maju dapat diperkuat melalui dukungan perusahaan berupa bantuan mesin pakan dan DOC ayam. Dengan mengintegrasikan program pemerintah dan CSR dalam satu kawasan, kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian desa.
“Dukungan dunia usaha dapat memperkuat program pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena kalau pemerintah sendirian, tidak akan bisa jalan,” katanya.
Selain sektor pertanian, Mirza juga mendorong dunia usaha terlibat dalam pengembangan desa wisata budaya. Pemerintah Provinsi Lampung telah memilih sejumlah desa budaya untuk dikembangkan dengan mengangkat kembali identitas, sejarah, tradisi, produk masyarakat, dan ekonomi kreatif berbasis budaya.
Ia berharap Forum CSR dapat mengambil peran dalam mendukung pengembangan desa-desa tersebut agar potensi lokal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, sinergi pemerintah dan dunia usaha juga diarahkan untuk mengubah paradigma CSR. Program yang sebelumnya berfokus pada pemberian bantuan diharapkan berkembang menjadi investasi sosial, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi, dan kegiatan yang berkelanjutan.
“Dunia usaha ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Provinsi Lampung. CSR tidak diarahkan sebagai kegiatan tambahan perusahaan, tetapi menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam pembagian peran tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan arah pembangunan, data, regulasi, dan fasilitasi. Sementara dunia usaha berkontribusi melalui sumber daya, inovasi, teknologi, keahlian, jaringan, serta program CSR.
Untuk memastikan kontribusi dunia usaha sesuai dengan prioritas pembangunan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun Planbook CSR 2026–2030. Dokumen ini menjadi landasan dalam menentukan arah program, menyelaraskan kegiatan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan CSR.
Mirza menegaskan, kolaborasi tersebut sejalan dengan nilai Sakai Sambayan, yakni semangat saling membantu dan saling menguatkan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Karena pembangunan bukan tentang siapa yang bekerja paling banyak. Pembangunan adalah tentang bagaimana kita bergerak bersama. Itulah Sakai Sambayan dan itulah semangat yang ingin kita hidupkan dalam Forum CSR,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kemitraan untuk mendukung pembangunan Lampung yang lebih maju dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mari kuatkan sinergi dan kemitraan, untuk pembangunan yang semakin hebat,” pungkasnya. (*)
