JAKARTA, SEKABAR.ID – Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp20 triliun untuk memperkuat pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2026. Dari total tambahan tersebut, separuhnya atau Rp10 triliun telah direalisasikan, sementara sisanya ditargetkan cair paling lambat awal Desember.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan seluruh tambahan anggaran tersebut akan disalurkan sebelum pergantian tahun. Dana itu diharapkan dapat membantu menjaga kemampuan BPJS Kesehatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada fasilitas pelayanan kesehatan (faskes).
Suahasil mengatakan, pencairan sisa anggaran sebesar Rp10 triliun akan dilakukan pada November atau awal Desember 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudah direalisasikan Rp10 triliun, nah Rp10 triliun lagi akan kita realisasikan pada November atau awal Desember ini, yang pasti sebelum akhir tahun,” kata Suahasil, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Dia menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah menganggarkan Rp47 triliun dalam APBN 2026 untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun, menjelang akhir tahun, pemerintah memutuskan menambah alokasi sebesar Rp20 triliun. Dengan demikian, total anggaran untuk pembiayaan PBI JKN pada 2026 meningkat menjadi Rp67 triliun.
Menurut Suahasil, tambahan dana tersebut diperlukan untuk membantu kondisi keuangan BPJS Kesehatan, terutama dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya.
Dia menegaskan, fasilitas kesehatan yang telah memberikan pelayanan kepada peserta JKN harus mendapatkan pembayaran sesuai kewajiban BPJS Kesehatan.
“Ini untuk membantu keuangannya BPJS Kesehatan, karena kan mereka melakukan pembayaran kepada fasilitas-fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Saat ditanya apakah tambahan anggaran tersebut berkaitan dengan isu kenaikan iuran peserta PBI JKN yang sepenuhnya ditanggung pemerintah, Suahasil tidak memberikan penjelasan secara terperinci.
Dia hanya menyampaikan bahwa peningkatan alokasi dari APBN dapat memperkuat kemampuan BPJS Kesehatan dalam membayar fasilitas pelayanan kesehatan.
“Ini karena anggaran dari APBN-nya kan naik,” katanya.
Sebagai informasi, besaran iuran peserta PBI JKN mengalami beberapa kali penyesuaian sejak program tersebut diluncurkan pada 2014. Awalnya, iuran ditetapkan sebesar Rp19.225 per orang dan seluruhnya ditanggung pemerintah.
Pada 2016, iuran meningkat menjadi Rp23.000 per orang. Kemudian pada 2020, besarannya kembali naik menjadi Rp42.000 per orang dan masih berlaku hingga saat ini.
Seluruh pembiayaan iuran peserta PBI JKN bersumber dari APBN. Sementara itu, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara dengan kontribusi sekitar 70 persen terhadap total pendapatan APBN. (*)






