TULANG BAWANG, SEKABAR.ID – Masyarakat nelayan Kuala Teladas yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan menggelar aksi spontan di laut, Selasa (10/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kembali beroperasinya aktivitas pengerukan pasir laut yang diduga berkedok pendalaman alur oleh PT Sienar Tri Tunggal Perkasa di wilayah tangkap nelayan perairan Muara Way Tulang Bawang.
Aktivitas yang sebelumnya sempat berhenti itu kini kembali beroperasi tanpa sepengetahuan masyarakat nelayan Kuala Teladas. Kondisi tersebut memicu keresahan dan kekecewaan karena dinilai mengancam wilayah tangkap nelayan, ekosistem laut, serta keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Ekosistem laut di wilayah tersebut merupakan habitat berbagai biota laut, termasuk kepiting rajungan dan ikan yang menjadi komoditas andalan nelayan. Karena itu, aktivitas pengerukan pasir laut dikhawatirkan berdampak terhadap keberadaan biota laut dan mata pencaharian masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan pengerukan pasir laut bukan hal baru bagi masyarakat nelayan Kuala Teladas. Sejak pertama kali berlangsung pada 2021, aktivitas tersebut telah mendapat penolakan dari nelayan Kuala Teladas dan sejumlah desa lainnya.
Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat, termasuk menyampaikan pengaduan kepada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah laut. Namun, rangkaian pengaduan tersebut dinilai belum menghasilkan penyelesaian konkret.
Situasi ini memperlihatkan lemahnya respons dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas yang berpotensi mengancam ekosistem laut serta ruang penghidupan masyarakat pesisir.
Pada 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung melakukan peninjauan terhadap aktivitas pengerukan pasir laut dengan menghadirkan pihak perusahaan dan masyarakat nelayan.
Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa perusahaan belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Setelah pertemuan itu, perusahaan menghentikan operasional dengan menarik kapal dari wilayah perairan Muara Way Tulang Bawang.
Penghentian tersebut sempat memberikan kesempatan kepada masyarakat nelayan untuk kembali menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Namun, kondisi itu tidak berlangsung lama.
Pada pertengahan 2026, aktivitas pengerukan pasir laut kembali muncul dan diduga masih dilakukan oleh perusahaan yang sama, tanpa pemberitahuan maupun pelibatan masyarakat nelayan.
Kembalinya aktivitas tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang selama ini disuarakan masyarakat belum benar-benar diselesaikan. Penghentian operasional pada 2024 tidak diikuti kepastian perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan maupun penyelesaian menyeluruh terkait persoalan perizinan dan dampak lingkungan.
Pemerintah dinilai seolah membiarkan masyarakat terus berhadapan dengan ketidakpastian atas ruang hidupnya sendiri. Aksi spontan nelayan Kuala Teladas pada 10 November 2026 menjadi penegasan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam ketika wilayah penghidupan mereka kembali terancam oleh aktivitas eksploitasi sumber daya alam.
Di sisi lain, Provinsi Lampung merupakan penyokong ekspor rajungan terbesar ketiga di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 10 hingga 12 persen terhadap total ekspor rajungan nasional.
Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada 2025, volume ekspor rajungan Lampung tercatat mencapai 1.441 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp518 miliar.
Sentra penghasil rajungan utama di Lampung berada di wilayah pesisir timur, meliputi Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Kuala Teladas menjadi salah satu wilayah yang masyarakat nelayannya menggantungkan penghidupan pada komoditas tersebut.
Aktivitas tambang pasir laut yang berkedok pendalaman alur dinilai justru menjadi ancaman bagi sektor perikanan, khususnya bagi Lampung sebagai salah satu daerah penghasil komoditas rajungan terbesar di Indonesia.
Bagi masyarakat nelayan Kuala Teladas, laut bukan sekadar hamparan perairan yang dapat dikeruk dan dieksploitasi demi kepentingan ekonomi. Laut merupakan ruang hidup, sumber pangan, sumber penghidupan, sekaligus ruang sosial yang menopang keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir dari generasi ke generasi.
Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut dan membatasi akses nelayan terhadap wilayah tangkap merupakan persoalan serius yang menyangkut keadilan ekologis dan pemenuhan hak asasi manusia.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Perlindungan ekosistem laut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan lingkungan tersebut.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, akses terhadap informasi, partisipasi, serta keadilan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 65.
Pasal 66 juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi keberlangsungan usaha dan penghidupan nelayan.
Dengan demikian, negara tidak boleh membiarkan aktivitas pemanfaatan sumber daya laut berlangsung dengan mengorbankan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada keberlanjutan ekosistem tersebut.
Hal ini juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 terkait permohonan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam putusan tersebut, Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) PP Nomor 26 Tahun 2023 dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Pasal-pasal yang dibatalkan tersebut sebelumnya menjadi dasar hukum pemanfaatan dan penjualan, termasuk ekspor, hasil sedimentasi berupa pasir laut. Dengan putusan itu, pemerintah dinyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk mengizinkan penjualan atau ekspor pasir laut tersebut.
Atas dasar berbagai persoalan tersebut, masyarakat nelayan Kuala Teladas yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:
- Menolak segala bentuk aktivitas penambangan pasir yang merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan masyarakat nelayan Kuala Teladas.
- Mendesak penghentian seluruh aktivitas penambangan pasir yang berdampak terhadap wilayah tangkap dan ruang hidup masyarakat.
- Mendesak pemerintah melindungi ekosistem laut, wilayah tangkap, serta hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat nelayan.
- Menuntut pelibatan masyarakat secara bermakna dalam setiap kebijakan dan rencana pembangunan yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.
Masyarakat juga menyerukan agar aktivitas tambang pasir yang dinilai merusak ekosistem laut dan merampas ruang hidup masyarakat segera dihentikan. (*)
