BANDAR LAMPUNG, SEKABAR.ID – Pasca penyegelan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung pada 2 November 2026, pada Selasa, 3 November 2026, WALHI Lampung menemukan bahwa masih terdapat aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan di sekitar lokasi pembangunan perumahan Angkasa Land.
Temuan ini menunjukkan bahwa tindakan penyegelan dan penghentian sementara yang dilakukan DLH Provinsi Lampung belum sepenuhnya menghentikan aktivitas proyek di lapangan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan kepatuhan perusahaan terhadap tindakan penghentian sementara yang telah ditetapkan pemerintah. Penyegelan seharusnya tidak berhenti pada pemasangan tanda penghentian kegiatan, tetapi harus dipastikan benar-benar menghentikan seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pantauan WALHI Lampung, sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan juga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi banjir yang semakin besar akibat aktivitas pembukaan dan perubahan bentang alam di kawasan Gunung Kucing.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Sebelum adanya proyek pembangunan perumahan, kawasan permukiman di sekitar lokasi diketahui telah kerap mengalami banjir.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kondisi saluran air di bawah jembatan Way Gading yang diduga mengalami penyempitan akibat aktivitas pembangunan. Perusahaan diketahui membangun fondasi bangunan dengan jarak yang sangat dekat dengan alur anak sungai/drainase.
Kondisi ini perlu diperiksa secara serius karena dapat mengurangi ruang aliran sungai, menghambat kapasitas tampung air, serta meningkatkan risiko luapan ketika debit air meningkat pada musim hujan.
Selain itu, sejumlah titik tanggul di sekitar lokasi pembangunan dilaporkan telah lama mengalami kerusakan dan hingga kini belum mendapatkan perbaikan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Situasi ini semakin memperbesar kekhawatiran masyarakat, terutama ketika aktivitas pembukaan lahan dan pembangunan berlangsung di kawasan yang memiliki kerentanan terhadap banjir.
Irfan Tri Musri, Direktur Eksekutif WALHI Lampung, menilai persoalan ini tidak dapat dilihat secara parsial hanya sebagai persoalan lumpur yang menutupi jalan umum.
Perubahan bentang alam melalui aktivitas cut and fill, dugaan penyempitan alur sungai, kondisi tanggul yang rusak, serta buruknya pengendalian limpasan air hujan merupakan rangkaian persoalan yang berpotensi memperbesar risiko bencana bagi masyarakat di sekitar kawasan. Terlebih, sebagai potensi dari aktivitas tersebut berpotensi terjadinya longsoran.
“Jangan Tunggu Banjir Besar untuk Bertindak, Pemerintah tidak boleh menunggu sampai terjadi banjir besar atau jatuhnya korban untuk mengambil tindakan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, terlebih kawasan permukiman di sekitar Gunung Kucing sebelumnya telah mengalami banjir berulang”.
Atas kondisi tersebut, WALHI Lampung mendesak:
1. DLH Provinsi Lampung untuk memastikan penghentian sementara benar-benar dipatuhi oleh perusahaan, melakukan pengawasan berkala, serta mengambil tindakan tegas apabila ditemukan aktivitas pembangunan yang masih berlangsung.
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan terhadap tanggul-tanggul yang mengalami kerusakan di sekitar saluran air jembatan Way Gading.
3. Dinas terkait dan instansi pengelola sumber daya air untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi alur drainase di sekitar Jembatan Way Gading, khususnya dugaan penyempitan sungai akibat pembangunan fondasi yang terlalu dekat dengan badan sungai.
4. PT Adhikari Jaya Daksa untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan, melakukan pemulihan lingkungan, memastikan sistem pengendalian erosi dan sedimentasi berfungsi, serta tidak melakukan aktivitas yang memperbesar risiko banjir bagi masyarakat.
5. Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan kajian risiko banjir secara menyeluruh di kawasan Gunung Kucing dan permukiman sekitarnya dengan melibatkan masyarakat terdampak.
Irfan menegaskan, pembangunan perumahan tidak boleh mengorbankan keselamatan warga dan memperbesar ancaman bencana ekologis. Sungai bukan ruang yang bisa dipersempit sesuka kepentingan pembangunan, sementara masyarakat harus menanggung risiko banjirnya.
“Jangan sampai masyarakat harus kembali menjadi korban banjir akibat pembangunan yang mengabaikan keselamatan ruang hidup mereka. Pemerintah harus hadir sebelum bencana terjadi, bukan setelah korban berjatuhan”. (*)
