JAKARTA, SEKABAR.ID – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong penguatan tata kelola serta peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan guna memperbaiki kualitas pelayanan dan menjamin keselamatan pasien di seluruh Indonesia.
Upaya tersebut dinilai penting mengingat pembangunan sektor kesehatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas dan teknologi, tetapi juga pemerataan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, dalam kegiatan The 2nd National Forum of the Indonesian Health Council 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan dua tahun Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Jumat (30/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Benjamin mengungkapkan, berdasarkan data Kemenkes per Agustus 2026, sebanyak 38 persen Puskesmas masih mengalami kekosongan sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dibutuhkan pengisian sebanyak 6.927 tenaga kesehatan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani melalui perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang berbasis data dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah.
“Pemenuhan tenaga kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah. Kita harus memastikan jenis dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan, serta distribusinya merata agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas,” ujar Benjamin.
Selain pemerataan tenaga kesehatan, Kemenkes juga menaruh perhatian pada peningkatan kompetensi profesi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial, telemedisin, serta rekam medis elektronik, menuntut tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kemampuan.
Benjamin menegaskan, pengembangan profesi berkelanjutan tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan angka kredit, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.
Ia juga menyoroti pentingnya membuka akses pengembangan kompetensi bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), serta daerah bermasalah kesehatan (DBK).
Pemerataan tersebut dapat didukung melalui pemanfaatan pelatihan daring, metode pembelajaran campuran, hingga pendampingan oleh rumah sakit rujukan.
Dalam kesempatan itu, Benjamin menyampaikan enam arahan untuk memperkuat tata kelola profesi kesehatan.
Pertama, memperkuat independensi dan profesionalisme Konsil, Kolegium, serta Majelis Disiplin Profesi. Kedua, menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan data. Ketiga, membangun budaya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
Selanjutnya, memperkuat literasi digital tenaga kesehatan, memastikan pemerataan kompetensi disertai penegakan disiplin yang adil, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor.
Ia menegaskan, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan.
“Keselamatan pasien adalah hak setiap warga negara, di mana pun mereka tinggal. Karena itu, setiap kebijakan dan pelaksanaan profesi harus mengutamakan kompetensi, profesionalisme, serta kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Benjamin berharap forum nasional tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki tata kelola tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Rekomendasi itu diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan merata. (*)
