JAKARTA, SEKABAR.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan penghematan besar-besaran di tengah meningkatnya tantangan dan gejolak geopolitik global. Pemerintah diminta memperkuat efisiensi anggaran serta menjaga kekayaan dan sumber daya alam demi kepentingan nasional.
Seruan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Saudara-saudara sekalian kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran. Kita lebih hemat lagi nanti,” tegas Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prabowo menilai Indonesia masih menghadapi berbagai kesulitan dan gangguan. Ia juga menyinggung tekanan yang berkaitan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia.
Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun.
“Saya hanya katakan kepada MSCI, Bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar!” tegasnya.
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki kekuatan, keberanian, dan semangat pantang menyerah untuk menghadapi berbagai tantangan.
“Kita tidak takut. Kita punya kekuatan, kita punya keberanian, dan kita rela berkorban, dan kita tidak mengenal menyerah,” ujarnya.
Prabowo Sebut Indonesia dalam Kondisi Survival
Dalam sidang tersebut, Prabowo menyatakan Indonesia sedang berada dalam kondisi survival atau harus bertahan menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pemerintah perlu melindungi kekayaan nasional, khususnya sumber daya alam.
“Kita sekarang berada dalam kondisi harus survival. Kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita, kekayaan kita, sumber alam kita,” ucapnya.
Prabowo mengibaratkan kekayaan nasional sebagai darah bagi Indonesia. Jika kekayaan tersebut terus terkuras, keberlangsungan bangsa dapat terancam.
Ia juga menyoroti perubahan situasi geopolitik dunia yang dinilainya semakin mengedepankan kekuatan negara.
“Sekarang adalah politik berdasarkan kekuatan. Siapa yang kuat dia akan survive, yang tidak kuat kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah, di mana-mana, yang tidak kuat akan punah,” kata Prabowo.
Ia menambahkan, sejumlah negara juga menghadapi kondisi serupa. Dalam situasi tersebut, kepentingan nasional dan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama.
“Banyak negara di dunia sekarang mengalami seperti kita. Dalam keadaan survival, yang utama adalah kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Utamakan Persatuan dan Hubungan Baik Antarnegara
Menghadapi dinamika global, Prabowo menekankan pentingnya persatuan nasional serta pelaksanaan politik luar negeri yang menghormati seluruh negara, termasuk kekuatan-kekuatan besar dunia.
Ia menegaskan Indonesia tetap mengedepankan hubungan baik dengan negara lain melalui prinsip memperbanyak kawan dan menghindari permusuhan.
Prabowo juga menyampaikan komitmennya menjalankan kebijakan bertetangga baik atau the good neighbor policy.
“Saya ingin menjadi the good neighbor, yang saya ingin jalankan adalah the good neighbor policy,” ujarnya.
Ia mengatakan prinsip tersebut telah dijalankan sejak sebelum dirinya resmi dilantik sebagai Presiden, ketika masih menjabat Menteri Pertahanan dalam kabinet Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurut Prabowo, Indonesia ingin membangun hubungan baik dengan seluruh negara tetangga sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional.
Menkeu: Penghematan untuk Kesejahteraan Rakyat
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kebijakan penghematan yang ditekankan Prabowo bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat.
Menurut Suahasil, efisiensi belanja negara diperlukan agar anggaran dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan yang benar-benar penting bagi masyarakat.
“Supaya kita bisa membiayai items-items pengeluaran negara yang memang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Maksudnya begitu,” ujar Suahasil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Terkait sorotan MSCI terhadap pasar modal Indonesia, Suahasil mengatakan penanganannya menjadi ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Meski demikian, Kementerian Keuangan menyatakan mendukung pengawasan OJK terhadap aktivitas perdagangan dan integritas pasar modal.
“Kalau kami di Kementerian Keuangan, kita mendukung pengawasan yang dilakukan oleh OJK, melakukan pengawasan atas perdagangan dan juga integritas dari pasar modal, itu yang jadi sangat penting. Kita dukung itu,” imbuhnya. (*)
