LAMPUNG, SEKABAR.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program prioritas nasional dengan anggaran terbesar yang dilaksanakan di Provinsi Lampung. Hingga September 2026, realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp7,02 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Purwanto, mengatakan total dana APBN yang dilaksanakan melalui program prioritas nasional di Lampung mencapai Rp13,03 triliun hingga 30 September 2026.
“Sekurangnya Rp13,03 triliun dana APBN yang dilaksanakan di Provinsi Lampung melalui Program Prioritas Nasional yang disalurkan langsung dari Kementerian/Lembaga pusat,” ujar Purwanto, Rabu (14/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari total anggaran tersebut, MBG menyerap Rp7.022,36 miliar atau sekitar Rp7,02 triliun. Nilai tersebut jauh melampaui alokasi program prioritas nasional lainnya di Lampung.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menempati urutan kedua dengan anggaran Rp2.772 miliar. Selanjutnya, Kartu Sembako memperoleh Rp1.161,07 miliar, sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp875,82 miliar.
Di sektor perumahan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencatat anggaran Rp445,74 miliar. Sementara itu, preservasi jalan dan jembatan memperoleh Rp369,14 miliar.
Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda mencatat anggaran gabungan sebesar Rp280,96 miliar. Adapun pembangunan bendungan dan irigasi mendapat alokasi Rp53,13 miliar, renovasi atau revitalisasi sekolah Rp32,39 miliar, serta bantuan sosial tunai melalui Pos-BST sebesar Rp13,73 miliar.
Purwanto menjelaskan, program MBG di Lampung telah menjangkau jutaan penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat.
“Total penerima manfaat MBG di Lampung mencapai 2.882.086 jiwa,” katanya.
Jumlah tersebut terdiri atas 2.024.797 siswa jenjang TK/PAUD hingga SMA, sebanyak 203.711 tenaga pendidik dan penerima lainnya, serta 654.491 orang dalam kelompok wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, terdapat 783 anak tidak sekolah yang turut tercatat sebagai penerima manfaat.
Pelaksanaan program tersebut didukung 1.199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh wilayah Lampung.
Menurut Purwanto, program MBG juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Hingga saat ini, pelaksanaannya telah menyerap 53.194 tenaga kerja atau relawan.
“Program ini juga menyerap tenaga kerja (relawan) mencapai 53.194 orang,” ujarnya.
Selain memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, pelaksanaan MBG diarahkan untuk mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal, terutama melalui pengadaan bahan pangan.
Purwanto menyebutkan, SPPG menyerap bahan baku dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
“SPPG menyerap bahan baku dari BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan UMKM lokal,” katanya.
Berdasarkan sebaran operasional SPPG, Kabupaten Lampung Tengah menjadi daerah dengan jumlah unit terbanyak, yakni 177 SPPG dengan 415.052 penerima manfaat.
Sementara itu, Kabupaten Lampung Selatan memiliki 157 SPPG dengan 350.471 penerima manfaat. Jumlah yang sama juga tercatat di Kabupaten Lampung Timur, yakni 157 SPPG dengan 350.390 penerima manfaat.
Secara keseluruhan, data DJPb Lampung menunjukkan bahwa MBG mendominasi anggaran program prioritas nasional di provinsi tersebut. Program ini diikuti pemberdayaan ekonomi desa, perlindungan sosial, pembiayaan perumahan, serta pembangunan infrastruktur.
Besarnya anggaran dan cakupan penerima manfaat menjadikan MBG sebagai salah satu program utama pemerintah pusat yang pelaksanaannya di Lampung tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga diharapkan mampu mendukung penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. (*)
