JAKARTA, SEKABAR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo, Ryan Brasali, terkait dugaan pemberian uang dalam proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Kota Baru Parahyangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pemeriksaan terhadap Ryan merupakan yang kedua kalinya. Penyidik mendalami proses pengurusan perpanjangan sertifikat sekaligus menelusuri keterlibatan pihak lain yang diduga turut mengurus dokumen tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Ryan telah memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (6/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saksi hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan,” kata Budi kepada wartawan, Sabtu (7/11/2026).
Dalam perkara ini, KPK menduga PT Bela Parahiyangan Investindo menyerahkan uang sebesar Rp2,1 miliar kepada Erwin, tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Berdasarkan informasi yang dilansir Tribunnews, Erwin diduga meneruskan Rp1,8 miliar dari uang tersebut kepada mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Arif disebut berperan sebagai pengumpul dana dari pihak swasta sebelum uang itu diserahkan kepada Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq sebagai penampung terakhir.
Erwin, Arif, dan Fahd merupakan bagian dari empat tersangka yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron.
Adapun SHGB yang menjadi objek penyidikan berkaitan dengan lahan seluas 1.250 hektare di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. KPK menduga pengurusan sertifikat perusahaan tersebut dilakukan melalui kewenangan di tingkat pusat Kementerian ATR/BPN.
Budi sebelumnya menjelaskan bahwa kewenangan pengurusan sertifikat tanah disesuaikan dengan luas lahan. Prosesnya dapat dilakukan melalui kantor pertanahan, kantor wilayah, hingga tingkat pusat.
PT Bela Parahiyangan Investindo sendiri disebut sebagai anak usaha Lyman Group.
Untuk mendalami perkara tersebut, penyidik KPK sebelumnya telah menggeledah kantor perusahaan di Padalarang pada Selasa (29/9/2026). Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait perpanjangan HGB.
KPK menduga terdapat pemberian uang kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN dalam proses pengurusan sertifikat tersebut.
Selain Ryan, pada Jumat (23/10/2026), penyidik juga memeriksa sejumlah petinggi dan karyawan perusahaan, yakni Direktur Utama Albertus Pratomo, Manajer Humas Yunan Mahastra Satria, Manajer Legal Ari Awan Nuryatmi, serta Manajer Akuntansi Evelin Lili.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan dari Ryan maupun pihak perusahaan terkait dugaan pemberian uang tersebut.
Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026 terkait dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor.
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan menyita uang sekitar Rp106,3 miliar. Penyidik menduga PT Summarecon melalui perantara memberikan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor I Sontang Coin Manurung.
Selain dugaan suap pengurusan sertifikat, KPK juga mengembangkan penyidikan terhadap dugaan setoran terkait jabatan dan penerimaan uang lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Sementara itu, Nusron Wahid telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK pada Rabu (4/11/2026). Pemeriksaan berlangsung sekitar lima hingga enam jam setelah sebelumnya Nusron dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik pada 7 dan 15 Oktober.
Pemanggilan pada 4 November tersebut tidak dijadwalkan sebelumnya oleh KPK. Seusai pemeriksaan, Nusron tidak memberikan keterangan ketika ditanya mengenai dugaan aliran dana dalam perkara tersebut.
KPK menegaskan Nusron masih berstatus sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Hingga kini, penyidik juga belum mengungkap identitas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam pengurusan SHGB Kota Baru Parahyangan maupun kemungkinan peningkatan status hukum perusahaan tersebut. (*)
